9   +   9   =  
Bagikan

Hari ini, 1 tahun yang lalu untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu Serentak dilaksanakan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa praktek demokrasi kita dari tahun ke tahun masih trial and error mencari pola terbaik. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang memisahkan pemilu anggota legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres), namun pada pemilu 2019 masyarakat Indonesia memilih lima (5) surat suara sekaligus untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan serentak di hari yang sama, 17 April 2019.

Pemilu 2019 lalu oleh dunia internasional dianggap sebagai pemilu terbesar dan rumit di dunia (the biggest and most complicated elections in the world). Betapa tidak, Pemilu 2019 diselenggarakan di 813.336 tempat pemungutan suara (TPS), tersebar di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.201 kecamatan, dengan jumlah pemilih lebih dari 192 juta jiwa. Meski berlangsung damai, pemilu 2019 menyisakan banyak catatan.

Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, seolah berubah menjadi bencana demokrasi. Tak ada yang menyangka, bahwa keserentakan pemilu 2019 tersebut akan membawa banyak korban jiwa, baik yang meninggal maupun sakit. Data kementerian kesehatan mencatatat ada 527 orang meninggal dunia, baik dari unsur KPU, Bawaslu, maupun pihak keamanan (kepolisian), serta 11.239 orang lainnya menderita sakit. Sungguh jumlah yang tidak sedikit, melebihi jumlah korban virus korona (setidaknya sampai hari ini, 17 April 2020).

Bukan tanpa sebab, beban kerja yang sangat berat harus dipikul oleh penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS, dan PPK.  Faktor kelelahan dianggap menjadi pemicu jatuhnya banyak korban dalam melaksanakan pemilu 2019. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga lelah secara psikis karena berkejaran dengan waktu (deadline), khawatir kerja mereka tidak tuntas dan ketakutan ketika terjadi kesalahan dalam proses penghitungan. Beban kerja yang sedemikian besar dan resiko yang tidak ringan, tidak diimbangi dengan honor yang didapat oleh para petugas KPPS.

Belum lagi tahapan pemilu yang padat dan berhimpitan, mulai dari pemutakhiran data pemilih yang tak kunjung usai, sosialisasi informasi kepemiluan kepada masyarakat, pembekalan bimbingan teknis (bimtek) bagi PPK, PPS, dan KPPS, persiapan logistik pemilu, pengisian dan distribusi C6 (surat pemberitahuan) kepada pemilih, sortir surat suara per TPS, distribusi logistik ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), menyiapkan perlengkapan TPS (tenda, meja, bangku, dan alat kelengkapan TPS lainnya), membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Ditambah pada hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, banyak KPPS yang baru menyelesaikan penghitungan suara hingga subuh bahkan sore harinya dihari berikutnya. Lebih dari 24 jam, para KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya “dipaksa” harus menyelesaikan event 5 tahun-an tersebut. Perlu ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian dalam mengisi berbagai macam formulir yang ada. Dan kesemuanya itu, sangat melelahkan. Kalau bukan karena pengabdian para KPPS, sulit rasanya pemilu 2019 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mereka layak disebut sebagai pahlawan demokrasi.

Baca Juga  Kita Butuh Ilmuwan Muda bukan Anak Muda Rebahan!

Bukan hanya dari segi penyelenggara saja yang dibuat kerepotan, tapi juga masyarakat sebagai pemilih. Memilih lima (5) surat suara sekaligus, membuat banyak masyarakat kebingungan. Bingung harus memilih siapa atau partai apa, dan bagaimana cara mencoblos yang benar. Betul bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 meningkat mencapai lebih dari delapan puluh satu persen (81%), namun yang menjadi catatan adalah banyak surat suara yang tidak sah, akibat dari kebingungan tersebut. Entah salah coblos atau surat suara yang tidak tercoblos. Misalnya pada pemilihan anggota DPR RI angka suara tidak sah mencapai 11,12% atau 17.503.953 suara. Belum lagi pada pemilihan anggota DPD RI, angka suara tidak sah jauh lebih tinggi yaitu sebesar sembilan belas persen (19%) atau 29.777.821 suara. Sementara suara tidak sah untuk pemilihan presiden sebesar 2,38% atau 3.754.905 suara. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengerti, karena ada banyak surat suara yang harus dicoblos, ditambah lagi desain surat suara yang terlalu besar.  Bukankah pelaksanaan pemilu itu harus mempertimbangkan faktor teknis yang memberikan kemudahan bagi pemilih untuk memilih? Bukan justru menyulitkan dan membuat bingung masyarakat. Keserentakan pemilu 2019 juga dianggap membuat masyarakat hanya berfokus pada pemilihan presiden/wakil presiden saja, dan cenderung tidak terlalu peduli dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Semangat awal dari pelaksanaan pemilu serentak, salah satunya adalah efektifitas dan efisiensi anggaran pemilu. Dengan keserentakan pemilu diharapkan negara bisa mennghemat anggaran. Namun pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Anggaran pemilu serentak 2019 membengkak menjadi 24 triliun atau naik 61% dibanding anggaran Pemilu 2014 sebesar 15,62 triliun.

Selain itu, pemilu serentak juga diharapkan memperkuat sistem presidensial dan dapat menghindari terjadinya tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Namun sayangnya, lagi-lagi realitas menunjukkan fakta yang berbeda. Partai-partai Politik tetap harus berkoalisi untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena adanya Presidential Treshold atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik untuk mengajukan calon presiden sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau dua puluh lima persen (25%) dari suara sah secara nasional sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tentu saja aturan tersebut membuat tawar menawar politik tak dapat dihindari yang pada akhirnya membuat spirit awal keserentakan pemilu tidak relevan dengan realitas yang ada.

Baca Juga  Corona Ancam Bonus Demografi di Indonesia

Perlu ada evaluasi secara serius dan komprehensif terhadap pelaksanaan pemilu 2019, agar tidak terjadi kesalahan dan kekurangan yang sama pada pemilu berikutnya. Bukankah hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama? Haruskah keserentakan pemilu 2019, dengan berbagai macam konsekuensi yang sudah disebutkan di ataas tetap dilanjutkan?

Putusan MK dan Keserentakan Pemilu

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 atas uji materi yang dimohonkan oleh Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setidaknya memberikan 6 pilihan model keserentakan pemilu. Pertama, Pemilihan Umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Kedua, Pemilihan Umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Ketiga, Pemilu serentak untuk memiih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Keempat, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kelima, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota. Keenam, pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Sejumlah pihak mengapresiasi tafsir MK tersebut karena dianggap relevan dengan kajian peneliti maupun kelompok masyarakat sipil. Putusan tersebut bisa menjadi dasar dan momentum untuk perbaikan pemilu serentak. Dari enam piihan model pemilu di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu yang konstitusional di Indonesia adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Konsepsi keserentakan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk adalah pemiihan Presiden, DPR dan DPD mesti dilaksanakan bersamaan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu desain mana yang akan digunakan pada pemilu berikutnya? Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembuat undang-undang.

Baca Juga  Pemuda Menjaga Pilkada di Tengah Pandemi Corona

Pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah harus mempertimbangkan aspek teknis penyelenggaraan. Oleh karenanya, dalam proses perubahan Undang-Undang Pemilu, DPR perlu melibatkan dan mendengarkan pandangan banyak pihak, baik dari penyelenggara pemilu, peneliti dan akademisi, dan masyarakat sipil lainnya, agar pemilu ke depan bisa lebih baik. Simulasi yang detail dan komprehensif dari berbagai macam model juga perlu dilaksanakan. Jangan sampai masyarakat menjadi trauma atas pelaksanaan pemilu serentak, karena beban kerja yang berat. Banyaknya korban jiwa pada pelaksanaan pemilu 2019 kemarin, beserta kerumitan-kerumitan lainnya harus menjadi pelajaran yang berharga. Bahwa sejatinya pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang penuh suka cita, bukan justru malah menghadirkan luka dan duka.

Untuk itu, harus ada sinkronisasi antara kemauan (idealitas) dengan kemampuan (kapasitas). Mau dan mampu harus menjadi research question apakah pemilu serentak seperti tahun 2019 kemarin akan tetap dilanjutkan atau harus diubah? Menurut hemat saya, beban kerja pemilu serentak 2019 harus dikurangi dengan cara memisahkan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal (daerah). Pemilu nasional memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, pemilu lokal terbagi lagi menjadi pemilu lokal tingkat provinsi yaitu memilih anggota DPRD Provinsi, dan Gubernur, dan pemilu lokal tingkat Kabupaten/Kota untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota. Dengan demikian diharapkan akan meringankan kerja penyelenggara, dan memudahkan pemilih dalam berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum, serta membuat peserta pemilu fokus pada permasalahan di tingkatnya masing-masing.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan, kini bola penentuan keserentakan pemilu ada di tangan pembuat undang-undang (DPR). Pertanyaannya, seriuskah para wakil rakyat kita dalam merivisi undang-undang pemilu agar pelaksanaan pemilu kita bisa lebih manusiawi dan bermartabat?

 

Fahmi Zikrillah adalah Anggota KPU Kota Jakarta Selatan


Bagikan