8   +   2   =  
Bagikan

Pendemi Covid-19 yang menjadi prioritas yang semakin serius, sebelumnya Komisi HAM PBB Michelle Bachelet menyerukan seluruh negara untuk mendukung dalam penuntaran dari Covid-19, termasuk dengan panti jompo dan panti asuhan.

Selain itu, pemerintah dunia harus segera mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan orang-orang di Tahanan. Tentu saja, kebijakan ini menjadi pro dan kontra di Indonesia.

Atas dasar seruan ini Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tertanggal 30 maret 2020 tentang pembebasan 30.000 narapidana dan anak-anak dengan asimilasi yang didukung untuk meminimalisir eksplorasi virus Corona dilingkungan lapas.

Bagaimana tidak, jumlah warga binaan di rutan tersebut hingga 30 maret 2020 mencapai 925 orang. Sementara kapasitas tahanan hanya mampu menampug 250 orang.

Namun perlu diingat, ini adalah pembebasan bersyarat narapidana, jadi tidak seluruh narapidana dibebaskan, Hanya yang memiliki persyaratan dan kriterianya yang dapat menerima kebijakan ini.

Lalu, Siapa saja yang mendapatkan keringanan ini? Diantaranya napi anak dan napi usia lanjut, dan napi yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

atas Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi para napi yang sangat merindukan orang tua dan orang dirumah. 

Yang paling jahat tetap di penjara saja

Seperti yang saya katakan tadi, semua belum tentu mendapatkan keringanan ini.  Lihat saja, narapidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional banyak berakhir tetap di penjara. 

Di bawah hukum HAM Internasional, negara memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang seharusnya tidak terjadi terhadap kesehatan masyarakat, dan harus mendukung semua yang memerlukan perawatan medis vital dapat menerimanya.

Baca Juga  Sudahkah Pemuda Merdeka dengan Program Merdeka Belajar?

Menurut saya, ini sudah memenuhi konsepsi HAM dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan deklarasi universal HAM pasal 1 seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan Hak-Hak Asasi. Mereka dianugrahi akal budi dan hati nurani dalam semangat persaudaraan. Karena bagaimanapun juga perlindungan hak-hak dasar manusia juga sudah dari abad ke-13 yang menjadi tonggak penting sejarah perjuangan dan perlindungan HAM.

Setelah diterapkan, kebijakan ini harus bertanggung dan tidak boleh molor, Setelah mereka dibebaskan. Selain itu, pemerintah harus menerima beban untuk bertangung jawab atas keamanan setiap napi yang berhak asimilasi, diizinkan dengan pengawasan ketat.

Kebebasan belum tentu meneggakan HAM

Memang pada akhirnya Kepmen ini harus bagi seluruh masyarakat atau negara yang mengubah.

Bagi sebagian besar orang dan ahli-ahli tentang kebebasan tidak dapat dengan mudah diartikan sebagai prioritas penegakan HAM.

Misalnya dari beberapa literatur yang saya baca, makna kebebasan tidak bergantung pada diskursus antara kebebasan dan otoritas. Kebebasan sejatinya terletak pada individu maupun komunitas.

Sementara itu, membahas negara barat, HAM diberikan kepada setiap individu sebagai sesuatu yang telah digariskan. Dan setiap pemerintahan seluruh negara di dunia harus membahas HAM yang harus dimanifestasi dalam hukum, struktur dan kebijakan negara tersebut.

Perbedaan ideologi ini tidak seharusnya menjadi konflik yang berkepanjangan di tengah pandemik ini. Karena setiap negara memiliki lawan negatif masing-masing.

Beberapa negara juga telah menerbitkan seruan komisi PBB tentang pembebasan napi yang ditengah pendemik ini. Diantaranya, Uni Eropa, Amerika, Kanada, Iran, Prancis, Inggris, dan masih beberapa negara yang membahas kebijakan pembebasan napi tersebut.

Dan menurut saya jika kebijakan ini atas dasar HAM. maka HAM seharusya sebagai nilai yang harus diterima dalam haknya setiap manusia.


Bagikan