4   +   1   =  
Bagikan

Pelajaran dari Penanganan Covid 19: Ancaman Terhadap Negara Tidak Hanya Bersifat Konvensional (1) – Warga Muda

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak yang besar dalam dinamika pertahanan dan ancaman terhadap negara. Perkembangan tersebut paling tidak terlihat dalam empat aspek, yakni perubahan paradigma perang; perluasan bentuk ancaman; perluasan lingkup ancaman; dan penguatan kesadaran HAM secara global.

Pertama, perubahan paradigma perang dapat dilihat dari perubahan generasi perang. Secara umum, perang dapat dilihat dalam empat generasi. Generasi pertama disebut perang massal, yakni generasi perang yang mengadu kekuatan jumlah prajurit yang maju ke medan tempur. Terumuskan secara matematis, komposisi ideal prajurit dalam perang ini adalah 3 berbanding 1. Generasi kedua disebut perang teknologi, yakni generasi perang yang mengadu kekuatan dalam teknologi persenjataan. Andalan dalam perang ini adalah daya tembak. Puncak gaya seperti ini ada pada Perang Dunia 1.

Generasi ketiga disebut perang mobile, yakni perang yang bukan hanya soal daya tembak, namun perang jenis ini mengadu kekuatan dalam daya tembak, gerak, dan gempur. Andalannya bukan lagi tank berat dan besar, namun tank kecil dan ringan dengan manuver yang maksimal. Senjata pemusnah massal juga menjadi andalan perang jenis ini. Dan generasi keempat disebut perang psikologis, yakni perang perang masa kini, dimana perang ini bukan lagi berbicara territorial fisik (A.M Hendropriyono, 2013:147).

Kedua, perluasan bentuk ancaman dapat dilihat dari kompleksitas ancaman yang dikategorikan kedalam tiga  bentuk, yakni ancaman militer; ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ketiga bentuk tersebut diklasifikasikan kedalam dua bentuk, yakni ancaman nyata dan ancaman belum nyata.

Adapun yang dikategorikan ancaman nyata seperti terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sementara ancaman belum nyata seperti bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara.

Baca Juga  Anak Muda Difabel dan Mustahilnya Isolasi Diri di Tengah Pandemi

Ketiga, perluasan lingkup ancaman. Lingkup ancaman secara sederhana dapat disimplifikasi ke dalam definisi negara dan nasional. Dalam konteks negara, ancaman bersifat territorial fisik, layaknya ancaman konvensional. Sementara dalam konteks nasional, lingkup ancaman lebih luas dari sekedar territorial fisik, yakni meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan (A.M. Hendropriyono, 2013).

Dan keempat, terkait penguatan kesadaran HAM secara global. Salah satu implikasinya berkaitan dengan transformasi subjek atas keamanan. Dalam konteks keamanan konvensional, subjek atas keamanan adalah negara. Namun dalam pemahaman kontemporer, konsep tersebut mulai terasa kurang relevansinya. Bukan saja karena peperangan teritorial secara terbuka menguras biaya dan korban yang banyak, tetapi juga memeras energi moral dan psikologis warga negara.

Pasca berakhirnya perang dingin, pembahasan mengenai keamanan nasional telah mengalami transformasi, dari negara (state oriented) menjadi manusia (human oriented). Artinya fokus keamanan tidak lagi kepada negara, melainkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap warga negara didalamnya atau disebut Human Security. Perubahan seperti ini lantaran ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer atau berkaitan dengan teritorial, tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis.

Potret Perkembangan Ancaman

Perkembangan perspektif ancaman pada dasarnya dapat dilihat dalam kerangka perundang-undangan dan doktrin pertahanan di Indonesia. Dalam kerangka perundang-undangan, potret perkembangan tersebut dapat dilihat pada UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Pada Pasal 4 ayat (3) UU PSDN bahkan tidak hanya menyebutkan wabah penyakit, tetapi juga serangan biologi dan serangan kimia ke dalam beberapa wujud ancaman terhadap pertahanan negara.

Selain UU PSDN, potret serupa juga dapat dilihat dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Di dalam Inpres tersebut termaktub petunjuk teknis penanganan penyakit menular secara detail.

Baca Juga  Jangan Tanyakan Apa yang Kau Berikan Kepada Perusahaan Tapi Tanyakan Apa yang Perusahaan Berikan Kepada Hidupmu?

Selain itu, terkait doktrin pertahanan dapat dilihat dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 (BPPI 2015) yang mendefenisikan ancaman nyata sebagai ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, yang diantaranya termasuk wabah penyakit.

Secara eksplisit, dua kerangka hukum dan doktrin pertahanan ini menggambarkan pengetahuan dan pemahaman bahwa ancaman terhadap negara bukan lagi hanya bersifat fisik atau pun territorial. Kerangka tersebut seharusnya dapat dijadikan dasar dan modal penting untuk membuat protokol pencegahan dan penanggulangan apabila pada suatu waktu kejadian tersebut terjadi.

Berdasarkan pengalaman saat terjadi wabah Flu Burung sejak 2003, Indonesia seharusnya mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam membuat vaksin, terutama vaksin pandemik. Hal itu karena walaupun banyak negara yang membuatnya, tapi ketika terjadi pandemik negara produsen biasanya akan membatasi penjualan. Mereka akan memprioritaskan produk vaksinnya untuk kebutuhan warganya sendiri. Kalau pun kemudian bersedia menjual, dipastikan harganya akan berkali lipat dari harga dalam kondisi normal.

Dalam pelbagai kerangka yang dijelaskan diatas, maka massifnya penyebaran Covid-19 yang nyaris tidak terkendali justru memperlihatkan kegagapan negara dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti ini. Penyebaran Covid-19 nyaris melingkupi ke 34 provinsi di Indonesia dengan akumulasi kasus mencapai 14.023 pasien positif hingga Minggu (10/5/2020).

Ikhsan Yosarie adalah Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute. Ia merupakan anak muda yang memiliki kepakaran pada bidang  kajian militer dan demokrasi di Indonesia.


Bagikan