3   +   1   =  
Bagikan

Pelajaran dari Penanganan Covid 19: Ancaman Terhadap Negara Tidak Hanya Bersifat Konvensional (2) – Warga Muda

Massifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia terlihat dari tren peningkatan jumlah pasien positif. Dibanding kasus pasien positif Covid-19 pertama di Indonesia dinyatakan pada 2 Maret lalu, kini penyebaran Covid-19 nyaris melingkupi ke 34 provinsi di Indonesia dengan total 18.496 kasus Covid-19 berdasarkan data yang dihimpun hingga Selasa (19/5/2020) pukul 12.00 WIB. Terdapat 486 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Selama proses penanganannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah dua kali menetapkan status pandemi Covid-19. Pada 31 Mei, Jokowi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi virus corona Covid-19. Pemerintah menjadikan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum.

Kemudian pada 13 April, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Locus Persoalan

Dalam konteks dinamika pertahanan dalam penanganan Covid-19, persoalan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia ini dapat dilihat dalam lima locus. Pertama, kemampuan negara dalam pengaplikasian produk perundang-undangannya. Locus ini berkaitan dengan potret cerminan perubahan ancaman dalam produk perundang-undangan dan doktrin pertahanan di Indonesia.

Misalnya pada UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Dalam konteks doktrin pertahanan, potret tersebut juga terdapat dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015. Locus pertama ini telah dijelaskan pada tulisan jilid 1 sebelumnya.

Kedua, berkaitan dengan respon kebijakan negara dalam penanganan pandemi. Beberapa kebijakan yang diterapkan atau coba diterapkan oleh pemerintah memperlihatkan pemerintah ingin menangani wabah pandemi dengan cepat dan tanpa gangguan, seperti kritikan publik. Massifnya penyebaran Covid-19 menjadi alasan utama penerapan kebijakan tersebut.

Baca Juga  Mencegah Lebih Baik, Tapi Kita Lebih Senang Diobati

Misalnya wacana penerapan kebijakan darurat sipil yang sempat dimunculkan Presiden Jokowi pada 30 Mei lalu saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor. Kebijakan yang mengacu kepada Perppu 23/1959 tentang keadaan bahaya tersebut dalam wacananya dilakukan guna mendampingi kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Belum sampai 24 jam sejak diumumkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3), kebijakan Jokowi langsung menuai penolakan dari warganet di media sosial Twitter. Hal itu terlihat dari memuncaknya tagar #TolakDaruratSipil dengan lebih dari 140 ribu ribu kicauan dan menjadi trending topik selama 2 jam terakhir.

Selain wacana darurat sipil, kebijakan kontroversi lainnya berupa aturan yang dikeluarkan Kepolisian. Kapolri Jendral Idham Azis menerbitkan aturan terkait tindakan kepolisian selama penanganan wabah virus corona (Covid-19). Salah satu instruksi Kapolri adalah untuk menindak informasi palsu atau hoaks terkait kebijakan pemerintah menangani Covid-19. Instruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020. Beberapa lembaga masyarakat sipil, bahkan juga DPR kemudian menolak dan menyarankan agar kebijakan tersebut ditarik.

Amnesty International Indonesia (AII) meminta Polri mencabut telegram tentang penanganan penyebar hoaks dan penghina terhadap presiden di tengah pandemi COVID-19, karena telegram tersebut berpotensi meningkatkan jumlah orang yang masuk penjara atas tuduhan berita palsu dan penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menilai aturan tersebut membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan penegak hukum untuk bersikap refresif (sindonews.com, 07/04).

Ketiga, perihal keteraturan negara dalam pelibatan alat negara, terutama TNI. Dalam konteks penanganan Covid-19, pelibatan TNI relevan dengan tiga klasifikasi dalam OMSP, yakni membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian, pelibatan TNI dalam tiga konteks ini tetap dengan merujuk Pasal 7 ayat (3) tadi.

Baca Juga  Gen Z Harus Berani Jadi Lawan Tanding Terorisme dan ISIS

Namun, hingga kini, keputusan politik negara untuk pelibatan TNI belum dikeluarkan. Padahal TNI telah dilibatkan dalam pelbagai kegiatan operasi dalam penanganan Covid-19. Misalnya TNI sudah dilibatkan secara langsung ketika pemerintah menjemput ratusan WNI dari Wuhan, China. Kala itu, pemerintah memutuskan untuk mengobservasi ratusan WNI di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau. TNI kembali dilibatkan secara langsung ketika pemerintah menjemput WNI anak buah kapal World Dream dan Diamond Princess dari Jepang.

Keempat, kesesuaian produk perundang-undangan dengan persoalan pandemi. Massifnya penyebaran wabah pandemi Covid-19 ini membuat persoalan ini tidak sebatas pada aspek kesehatan, tetapi juga pertahanan negara. Hal ini terlihat dalam kerangka doktrin pertahanan dan UU PSDN yang mengategorikan wabah penyakit sebagai ancaman nyata.

Dalam ancaman yang bersifat asimetris ini, tentu pola penanganan tidak relevan jika militeristik.

Pasal 15 (1) UU PSDN mengamanatkan bahwa setiap warga negara melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d untuk kepentingan Pertahanan Negara. Kemudian ayat (2) nya melanjutkan bahwa pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan Ancaman hibrida. Meskipun saya tidak sepakat jika pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan terhadap pengabdian sesuai dengan profesi, karena potensial menjadi celah dilakukannya militerisasi sipil.

Namun paling tidak, dalam kerangka tersebut terlihat bahwa sepatutnya pola penanganan sesuai dengan profesi menjadi relevan sebagai arusutama dalam penanganan Covid-19, terutama profesi yang berkaitan dengan kesehatan. Sehingga, negara sudah sepatutnya juga memastikan kebutuhan kelompok organisasi profesi tersebut tercukupi kebutuhan dasarnya.

Dan terakhir, locus kelima berkaitan dengan pendekatan dan paradigma negara dalam penanganan pandemi. Locus ini berkaitan dengan paradigma keamanan manusia, dimana negara wajib memastikannya. Namun, dalam penanganan Covid-19 ini, diawal-wabah ini meluas, pemerintah justru membuat kebijakan yang kontradiktif dengan pencegahan penyebaran virus ini, misalnya wacana memberi diskon intensif sebesar 30 persen bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Bahkan pemerintah menganggarkan Rp72 miliar untuk mendanai influencer dalam paket insentif pariwisata guna menangkal efek negatif penyebaran COVID-19. Di sisi lain, negara-negara lain justru tengah memperketat arus ke luar-masuk negaranya.

Baca Juga  Akselerasi Teknologi di Tengah Pandemi

Disaat yang sama, kita masih menemukan banyaknya ketidakterkecukupan peralatan medis atau alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga medis, mahal dan langkanya masker, handsanitazer, dan lainnya.

Velox et Exactus

Ketidakmampuan negara dalam memenuhi unsur pokok seperti ini tentu menjadi persoalan besar ketika ancaman tersebut sudah memasuki berada di zona teritori negara. Penyebaran ancaman wabah penyakit, serangan biologi, dan serangan kimia tentu berbeda dengan ancaman fisik. Penyebarannya terjadi begitu cepat melalui pelbagai cara, baik udara, orang per-orang, barang-barang, dan sebagainya. Sehingga, penyikapan terhadap ancaman tersebut harus massif pada aspek pencegahan. Dengan demikian, ketercukupan peralatan kesehatan menjadi sangat penting, terutama untuk para tenaga medis.

Melalui Covid-19 ini, juga sadar bahwa persoalan kesehatan bukan hanya sekedar anggaran untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi, tetapi juga memastikan rasa aman masyarakat terpenuhi dari ancaman-ancaman seperti ini. Sehingga, riset-riset dibidang kesehatan perlu didukung dan dimodernkan guna menciptakan obat atau penangkal guna mencegah penyebaran ancaman wabah penyakit, serangan biologi, dan serangan kimia. Sehingga, pendekatan-pendekatan militeristik juga menjadi tidak relevan, karena prinsip utamanya tentu pengarusutamaan perspektif keamanan manusia, mengingat subjek atas keamanan bukan lagi negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented).

Ketidakmampuan negara akan menjadi cerminan ketidakberimbangan pertahanan kita, karena kesiapan negara masih cenderung kepada arahan ancaman fisik, seperti persoalan perbatasan negara.

Baca tulisan sebelumnya di sini.

Ikhsan Yosarie adalah Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute. Ia merupakan anak muda yang memiliki kepakaran pada bidang  kajian militer dan demokrasi di Indonesia.


Bagikan