10   +   7   =  
Bagikan

Pandemi Corona dan Kartu Pra-Kerja – Warga Muda

Sebuah artikel berjudul A new deal for informal workers in Asia yang ditulis oleh Era Dabla-Norris dan Changyong Rhee dalam IMFBlog menjelaskan bahwa pekerja lepas dan pekerja paruh waktu seperti, buruh dan pedagang kaki lima adalah para pekerja yang paling rentan terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Mereka bukan hanya tidak memiliki jaminan sosial yang kuat, namun tabungan mereka juga terbatas. Bahkan, mungkin tidak ada sama sekali. Faktanya, pandemi ini bukan hanya membatasi ruang gerak pekerja informal dan formal. Permasalahan baru datang ketika ribuan perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja mereka baik pada sektor formal maupun informal.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat 84.926 perusahaan dalam sektor formal yang harus merumahkan dan melakukan PHK terhadap 1.546.208 pekerjanya. Sementara itu dalam sektor informal, terdapat 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan mereka dan 538.385 orang telah terkena PHK. Dengan demikian, total perusahaan dari sektor formal dan informal yang harus mengambil keputusan PHK berjumlah 116.370 dengan total pekerja 2.084.593.

Melihat situasi seperti ini, Norris dan Rhee (2020) meyakini bahwa kebijakan yang efektif harus segera menjangkau para pekerja informal, serta menolong keluarga yang rentan terkena dampak ekonomi dari COVID-19. Kebijakan yang cepat dan efektif akan mencegah mereka jatuh lebih terpuruk ke dalam kemiskinan, bahkan risiko kehilangan mata pencaharian.

Kartu Pra-Kerja dalam Sadli’s Law  

Setahun yang lalu, Presiden Jokowi sudah memaparkan program kartu pra-kerja dalam kampanye pemilihan Presiden 2019. Awalnya program ini hanya ditargetkan untuk 3 juta peserta dengan dana sebesar 10 triliun. Namun, situasi yang tidak menguntungkan ini membuat Presiden Jokowi merasa tepat untuk mempercepat implementasi program kartu pra-kerja dengan penambahan anggaran dan target peserta menjadi 20 triliun untuk 5,6 juta peserta (Majalah Tempo, 4-10 Mei 2020).

Baca Juga  Bagaimana Cara Pemuda Indonesia Melawan Corona?

Dilansir dari Instagram prakerja.go.id, peserta kartu pra-kerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.550.000 yang terdiri  dari bantuan pelatihan online senilai Rp 1 juta untuk memperoleh keterampilan baru sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta. Selain itu, peserta juga akan mendapat insentif Rp 600 ribu selama empat bulan dan anggaran survei Rp 150 ribu. Perlu menjadi catatan bahwa dana yang diberikan pada program ini tidak bisa dicairkan ke dalam bentuk tunai.

Pertanyaannya, apakah tepat kartu pra-kerja diberlakukan saat pandemi seperti ini? Dalam sejarah perekonomian Indonesia, kita mengenal “Sadli’s Law” yang diambil dari nama Prof. Dr. Ir. Mohammad Sadli, mantan Menteri Pertambangan dan Energi yang membantu menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan tahun 1970-an. Hukum Sadli menyatakan bahwa “Masa-masa baik akan menciptakan kebijakan yang buruk, dan masa-masa buruk akan menghasilkan kebijakan yang baik”. Indonesia pernah diakui oleh dunia berhasil menerapkan hukum ini. Namun, apakah Hukum Sadli masih berlaku di Indonesia, terutama kala pandemi seperti ini?

Dalam pandemi COVID-19, ada dua hal yang mengancam masyarakat Indonesia secara langsung yaitu, urusan kesehatan dan urusan perut. Secara logika, para pekerja dan buruh yang terdampak PHK atau dirumahkan pasti sudah menguasai keterampilan di bidang mereka masing-masing. Permasalahan utamanya adalah puluhan ribu perusahaan baik sektor formal dan informal sudah tidak sanggup untuk mempekerjakan mereka lagi. Ini bukan perihal karena mereka kurang terampil, namun karena pertimbangan perusahaan yang tidak mampu lagi membayar atau menjamin para pekerjanya karena pandemi COVID-19.

Program kartu pra-kerja bukanlah bantuan langsung tunai yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat rentan yang membutuhkan. Jika keterampilan meningkat, namun status masih menjadi pengangguran, lantas bagaimana cara mereka menyambung hidup? Inilah yang membuat segenap pihak merasa bahwa kartu pra-kerja tidak tepat untuk diimplementasikan saat sekarang. Kartu pra-kerja dapat menjadi kebijakan yang baik jika diterapkan dalam kondisi yang ideal.

Baca Juga  Generasi Milenial adalah Generasi Negatif, Masa Iya?

Kemunculan The New Poor di Kalangan Pemuda Indonesia

The World Bank memaparkan data bahwa selama dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia telah berhasil menjadikan mayoritas penduduk miskin dan rentan keluar dari jeratan kemiskinan. Tercatat sebanyak 115 juta orang telah masuk ke dalam kategori kelas menengah. Sayangnya, kini mereka terancam mengalami degradasi kelas ekonomi, apabila pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Mereka yang telah berhasil masuk ke dalam kelas menengah sejatinya tidak sedang mengalami krisis keterampilan. Hadirnya situasi yang semakin mencekik seperti ini, Bukan tidak mungkin jika kelas menengah di Indonesia yang sudah memiliki kekuatan cukup matang akan mengalami degradasi kelas ekonomi yakni, kembali menuju kelas menengah bawah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam waktu tiga tahun terakhir yaitu, periode 2017-2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada Maret 2017, tercatat 27.7 juta penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori miskin dan rentan. Jumlah ini menurun pada Maret 2018 dengan jumlah 25,95 juta jiwa, dan menurun kembali pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Penurunan jumlah kemiskinan ini menunjukkan prestasi pemerintahan Jokowi yang berhasil menekan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, apakah jumlah kemiskinan di tahun 2020 ini akan kembali menurun?

Jika dilihat dari kenyataan bahwa banyak pekerja dan buruh terdampak PHK, maka jumlah dan persentase kemiskinan pada 2020 kemungkinan akan meningkat kembali. Prediksi ini didukung oleh data BPS bahwa jumlah pengangguran di Indonesia terus menunjukkan penurunan sejak 2016 sampai 2019, tetapi jumlah pengangguran pada awal 2020 malah naik menjadi 6.88 juta orang. Padahal, jumlah yang diakumulasi oleh BPS ini adalah data sebelum kasus pertama COVID-19 di Indonesia dan penerapan PSBB.

Baca Juga  Kursi Menpora untuk Anak Muda!

Dari data yang dipaparkan di atas, pemuda Indonesia harus mulai bersiaga menghadapi degradasi kelas ekonomi. Bahkan lebih buruknya, kelompok ekonomi menengah ke bawah akan mengalami keterpurukan yang lebih tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, para pemuda yang sebelumnya menduduki kelas ekonomi menengah cepat atau lambat harus bergabung dengan kelas ekonomi menengah ke bawah atau rentan. Hal ini memunculkan fenomena kelas ekonomi baru atau The New Poor di kalangan pemuda Indonesia.

Solusinya?

Jika kartu pra-kerja ingin terus dilanjutkan, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian bantuan lain yaitu, bantuan langsung tunai kepada pekerja, buruh, atau kepala keluarga yang perekonomiannya terdampak langsung akibat COVID-19. Namun, jika anggaran stimulus negara tidak cukup untuk menerapkan kebijakan kartu pra-kerja dan BLT secara bersamaan, maka seyogyanya pemerintah mengevaluasi ketepatan dari kebijakan kartu pra-kerja ini agar uang negara tidak terserap untuk kebijakan yang kurang tepat.  Karena sejatinya, di masa pandemi ini orang-orang bekerja untuk mencari makan dan bertahan hidup, bukan sekedar menambah pengalaman.

 

 


Bagikan