5   +   3   =  
Bagikan

Omnibus Law, Baik atau Tidak? – Warga Muda

“Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang,” Joko Widodo dalam pelantikan sebagai Presiden di periode kedua.

Yap! Seminggu yang lalu para Anggota DPR mengesahkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang semenjak pengusulannya oleh pemerintah yang diwakili Presiden Indonesia sudah mangalami perdebatan yang sangat sengit, bahkan RUU ini sempat mengalami penundaan pembahasan di DPR, karena ada beberapa kelompok kepentingan yang menolak terkait isi Undang-Undang tersebut.

Hal tersebut pun masih berlanjut di pembahasan selanjutnya, tarik ulur antara kelompok kepentingan terkait Rancangan Undang-Undang ini pun akhirnya meledak pasca RUU tersebut disahkan menjadi sebuah Undang-Undang.

Ditengah pandemi yang sampai saat ini kita belum mempunyai jalan keluarnya, dan kondisi ketidakpastian, palu godam wakil ketua DPR – RI ketika itu memicu reaksi yang sangat massif di seantero tanah air, hal ini diperparah dengan hoax yang bertebaran dimana-mana dan semakin memicu kemarahan masyarakat.

Data dan Fakta

Baiklah, kita coba memotret kondisi Indonesia sekarang dan beberapa tahun ke belakang, sudah kita ketahui bersama fakta dan data menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan Sumber Daya Alam yang melimpah dengan bentang kepulauan dan lautan yang sangat luas. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 250 juta orang. Namun, bangsa yang banyak dianugerahi berbagai kelebihan ini seperti jalan ditempat (middle income trap).

Baca Juga  CENTENNIAL, Pemuda dan Lingkungan

Hal ini bisa kita lihat dari berbagai data dan fakta. Semisal, daya saing SDM Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga kita, ASEAN. Index pertumbuhan (GDP) kita yang stuck di angka 6 persen dan cenderung turun di tiap tahunnya diangka 5 persen, pertumbuhan industri kita rendah, jumlah pengangguran kita tinggi, serta jumlah impor yang tinggi.

Data dan fakta di atas adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan oleh bangsa ini, mengurai setiap masalah dan tantangan yang dihadapi, jangan sampai kita jalan di tempat.

Saya Setuju dengan Semangat Omnibus Law, Mengapa?

Dengan data dan fakta yang diuraikan di atas, saya sepakat harus ada jalan keluar dari permasalahan tersebu. Dalam hal ini, Presiden Jokowi di awal pemerintahannya mencoba menawarkan sebuah solusi terkait persoalan tersebut dengan mencoba melakukan sebuah dereguralisasi sebagian peraturan dan hambatan yang dalam kaitannya dengan kemajuan di berbagai sektor. Hal ini kemudian mendorong terbitnya Undang-Undang OMNIBUS LAW.

Penyederhanaan regulasi ini adalah upaya memangkas regulasi dan mendorong tumbuh kembangnya sektor Usaha dan Industri yang selama ini banyak dikeluhkan oleh banyak kalangan yang ingin membangun sebuah usaha. Berbelitnya regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia, menjadikan lahan subur praktek-praktek pemburu rente (rent seeking) terkait izin berusaha. Hal ini yang menjadi salah satu bottle neck di Indonesia.

Berbelitnya alur birokrasi dan menjamurnya praktek rent-seeking mengakibatkan dampak yang sangat masif, adalah faktor yang menjadikan para Investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai contoh, di akhir tahun 2019 ada beberapa perusahaan Amerika yang merelokasi perusahaannya dari Cina. Namun, sangat disayangkan sekali India dan Vietnam yang menjadi tujuan para investor ini, bukan Indonesia.

Baca Juga  Keluarga Bos Lokal dan Anak Muda Tanpa Hak Istimewa

Selanjutnya, Industri formal yang tidak tumbuh kembang. Hal ini sudah menjadi sebuah rahasia umum. Sekali lagi saya katakan berbelitnya alur birokasi dan rente mengakibatkan sebagaian masyarakat Indonesia enggan untuk membuka dan melakukan usahanya di sektor-sektor formal, rendahnya Industri Formal kita ini juga berdampak dan berakibat langsung terhadap Indonesia. Kita hanya menjadi Negara konsumen (pasar) bagi negara-negara maju, hal ini dibuktikan lewat jumlah import kita yang sangat tinggi hampir di semua sektor dan kita selalu mengeluhkan persoalan ini.

Industri yang tidak tumbuh dan berkembang mengakibatkan berbagai multiplayer effect. Negara kita akan selalu menjadi negara konsumen (pasar), angka pertumbuhan akan stagnan, jumlah pengangguran akan sulit ditekan, serta angka penganguran yang tinggi akan melahirkan angka kemiskinan, dan lain sebagainya. Hal itulah yang sedang kita rasakan saat ini.

Omnibus Law Sebagai Jalan Keluar, Tapi…

Membangun Industri mungkin adalah hal yang ada dibenak pemerintahan sekarang. Undang- Undang Omnibus Law ini adalah sarananya. Tetapi, dengan berbagai catatan-catatan seperti, hak- hak dasar buruh (para pekerja harus di akomodir), menjaga dan menjamin hak-hak kaum adat terhadap sumber mata pencaharian mereka, semuanya harus berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengedepankan aspek-aspek lingkungan yang selama ini selalu di pinggirkan. Selain itu, sudah saatnya kita meninggalkan Industri-industri ekstraktif yang rendah dalam menyerap lapangan pekerjaan, berakibat fatal terhadap lingkungan dan volatile atau tidak sustain seperti yang pernah kita rasakan pada tahun 1980 (oil booming) dan 2006 (Coal and palm oil booming).

Harapannya dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, kita dapat menumbuh-kembangkan Industri kita, sehingga memberikan dampak yang luas (multiplier effect). Para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan mudahnya berusaha. Dengan adanya modal asing yang masuk sebagai nilai tambah dan berkembangnya usaha formal, tentu lapangan pekerjaan akan mudah terserap, angka kemiskinan turun, serta Indonesia menjadi negara produsen. Bukan lagi menjadi Negara konsumen seperti sekarang ini dan tentunya cita-cita luhurnya adalah Indonesia menjadi Negara Maju di 2045.

Namun, niat baik pemerintah ini tentunya harus dilakukan dengan cara-cara baik pula. Pemerintah terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak terbuka dalam melahirkan Undang-Undang Omnibus Law ini. Pemerintah juga terkesan tergesa-gesa, sehingga wajar jika hal tersebut menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan dari berbagai kalangan. Seharusnya, pemerintah tidak perlu takut terhadap setiap kritik dan masukan yang dilontarkan oleh setiap kelompok kepentingan dan masyarakat luas. Bukankah hal ini dapat melahirkan sebuah Undang-Undang yang baik dan benar?

Baca Juga  Pandemi Covid-19 dan Harapan Pemuda Terhadap Pemerintah Indonesia

Akhir kata, “Untuk menjadi negara maju, kita harus membangun Industri kita”, dan hal tersebut harus dilakukan, serta dimulai dengan cara-cara yang baik dan benar.

 

Ari Bahari adalah staf anggota DPR RI yang sedang menempuh studi S2 di Jurusan Ilmu Politik Universitas Nasional.

 


Bagikan