10   +   2   =  
Bagikan

Aroma persaingan politik semakin menguat. Keputusan Jokowi memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin, sebagai cawapres masih menuai pro dan kontra di kalangan relawan sang petahana hingga saat ini. Mengingat, sosok Ma’ruf Amin adalah seorang yang ikut menjebloskan Ahok ke dalam penjara.

Di sisi yang sama, terpilihnya Sandiaga Uno menjadi pendamping Prabowo tidak berjalan dengan mulus, penuh drama, dan kelimpungan. Pasalnya, sikap yang dipilih Prabowo tidak sesuai dengan Ijtima Ulama. Tuntutan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PKS, dan PAN untuk mendorong ulama menjadi cawapres ternyata tak bertaring di hadapan Sandiaga.

Sebagian besar kader partai Koalisi Indonesia Adil Makmur di akar rumput menganggap pemilihan presiden (pilpres) kali ini terlalu gerindra-sentris, maka tidak heran jika PKS lebih ingin mempromosikan Sandiaga Uno ketimbang Prabowo untuk mendapatkan efek ekor jas di pemilu serentak.

Namun menariknya, kedua kubu tersebut seolah seperti tersandera oleh diskursus umat dan ulama. Secara simbolik, perhatian para elit politik tersita oleh kedua kata tersebut. Sebuah kata yang ramai digunakan sebagai senjata di lini media massa, untuk menyerang sekaligus bertahan dari lawan politik.

Lalu, di mana gembar-gembor diskursus milenial dan anak muda? Diskursus yang marak dimainkan pada tahun 2014 hingga akhir tahun 2017, saat semua diskursus politik alternatif tenggelam ditelan aksi 212 dan dimakan hiruk-pikuk bendera HTI di tahun ini.

Nyatanya, anak muda masih berdiri di pinggiran panggung utama politik di Indonesia tanpa peran yang signifikan. Bahkan, untuk kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) saja negara masih memberikan tempat kepada orang-orang tua daripada ke generasi muda.

Daripada ikut kisruh dalam isu-isu politik yang akan mengarah kepada komodifikasi SARA yang cenderung memecah belah anak muda. Pada Pilpres 2019 ini sudah seharusnya, pemilih muda terutama generasi milenial dan generasi Z lebih baik menyoroti persoalan representasi politik anak muda di kabinet para capres.

Baca Juga  Perkawinan Anak Kendala Bagi Bonus Demografi di Indonesia

Bila merujuk pada definisi representasi politik dalam buku The Concept of Representation karya Hanna F. Pitkin, secara sederhana, dapat dimaknai sebagai menghadirkan yang tidak hadir ke dalam lembaga negara. Berbicara representasi politik anak muda, ada tiga prinsip yang perlu diketahui bersama.

Pertama, pictorial representation, anak muda yang dipilih untuk mewakili harus kesamaan dengan yang diwakilinya. Kedua, theatrical representation, anak muda yang dipilih dapat menyuarakan aspirasi, kepentingan, kebutuhan, dan tantangan yang diwakilinya. Ketiga, juridical representation, anak muda yang terpilih harus bertindak atas dasar kesepakatan dan persetujuan kepentingan yang diwakilinya.

Memperjuangkan representasi politik anak muda bukanlah sesuatu yang berlebihan. Hal ini tentunya didasari oleh kekuatan anak muda yang akan menjadi mayoritas pemilih pada 2019, momentum bonus demografi.

Maka dari itu, sudah sepantasnya anak muda mendapatkan posisi yang jauh lebih strategis, seperti kursi Menpora di kabinet dengan kontrak politik dari Jokowi maupun Prabowo, selaku Calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Beberapa hari lalu, Sandiaga sudah berani janji memberikan alokasi Menpora dan Menristekdikti untuk anak muda jika memenangkan Pilpres 2019. Apakah Jokowi yang merupakan petahana yang selalu bergaya muda bersedia melakukan hal yang sama?

Belajar sejarah dan berguru pada Malaysia

Indonesia perlu belajar dari sejarah dan Malaysia. Pada masa lalu, di era kepimimpinan Soekarno, kekuatan anak muda mampu dilembagakan oleh negara. Buktinya, kita memiliki sosok Wikana dan Supeno, mantan Menteri Urusan Pemuda yang berusia 32 tahun, yang mampu menggenjot energi pemuda sebagai bahan bakar pergerakan nasional.

Pasca tahun 1949, saat Agresi Militer Belanda II, sang menteri muda Supeno tewas, kematiannya sekaligus menjadi akhir kepemimpinan anak muda di tubuh pemerintahan hingga hari ini ini. Dari era Soeharto sampai era Jokowi, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) didominasi orang-orang tua yang rata-rata sudah berusia 38 tahun sampai 49 tahun saat pertama kali menjabat. Ini sangat berdampak negatif bagi proses kepeloporan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Baca Juga  Mewaspadai Banjir Gerakan Anak Muda 2020

Untuk urusan formasi menteri kepemudaan, Indonesia justru mundur ke belakang, Malaysia maju ke depan. Dilantiknya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada tanggal 2 juli 2018 lalu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet PM Mahathir Mohamad, membuka babak baru sejarah partisipasi politik anak muda di Malaysia.

Pasalnya, menteri baru Malaysia tersebut baru berumur 25 tahun saat dilantik. Alasan Mahathir Mohamad mengangkat Syed adalah untuk mengoptimalkan potensi dan energi kaum muda. Apa yang menjadi keputusan Mahathir sangat tepat karena bagaimana pun, yang mengerti kebutuhan, permasalahan, kepentingan, tantangan, dan aspirasi anak muda adalah anak muda itu sendiri.

Tepat setelah menjabat, Syed langsung mengeluarkan kebijakan yang menghapus hierarki dan senioritas berdasarkan usia. Menurut Syed, kebijakan ini diperlukan untuk menyelesaikan hambatan pertumbuhan politik di kalangan muda yang masih dibelenggu oleh politisi tua yang tidak mau melakukan proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan.

Apa yang dirasakan Syed, sebenarnya juga dirasakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Politisi muda yang potensial dipaksa harus menunggu antrean para politisi tua yang masih doyan manggung di kancah politik atau dikalahkan karena transaksi tawar-menawar politik kursi menteri.

Dalam politik di Indonesia, muda selalu diidentikkan dengan semangat muda, sebuah konsep absurd nan kabur, yang selalu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Semua politisi era ini mengaku dan mencitrakan diri sebagai perwakilan anak muda tapi tidak ada yang muda beneran. Muda hanya menjadi fashion, jargon, dan alat mobilisasi saat kampanye.

Semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di pertandingan ulang Jokowi versus Prabowo di babak kedua. Sebagai anak muda, kita hanya bisa berjuang dan berharap siapapun presidennya akan membuka jalan bagi anak muda untuk duduk di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga 2019-2024 nanti.

Baca Juga  Tips Jitu Pembangunan Kepemudaan: Kita Butuh “Orang Asing” untuk Berani Berinovasi

 


Bagikan