6   +   4   =  
Bagikan

Pro dan kontra sempat mewarnai tanah air Indonesia di kala wacana terhadap pemulangan WNI eks ISIS atau kelompok teroris lintas batas (foreign terrorist fighter) mulai tersebar. Beberapa kelompok setuju tentang pemulangan mereka dengan alasan eks ISIS berhak mendapatkan perlindungan dari negara untuk kembali ke jalan yang benar.

Sementara itu, beberapa pihak menolak dengan keras upaya pemulangan ini dengan alasan keamanan masyarakat Indonesia di dalam negeri. Presiden Joko Widodo adalah salah satu pihak dengan otoritas tertinggi yang menolak pemulangan eks ISIS ke Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan dari liputan6.com, pada 12 Februari 2020 hasil rapat kabinet dengan Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah menolak memulangkan WNI yang pernah tergabung ke dalam foreign terrorist fighter dan menjadi mantan anggota ISIS.

Pertimbangan utama yang ditekankan oleh pemerintah adalah keamanan WNI yang berjumlah 267 juta jiwa jauh lebih penting dibandingkan hanya memikirkan nasib 689 eks ISIS yang ingin kembali ke tanah air.

Pemerintah Indonesia masih berusaha untuk mendata jumlah dan identitas WNI eks ISIS yang berumur di bawah 10 tahun, terutama bagi anak-anak yatim yang ditinggalkan ayahnya di “medan perang”.

Saat ini pemerintah akan mempertimbangkan kepulangan anak-anak tersebut dengan melewati beberapa prosedur yang berlaku. Berbicara tentang ISIS, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan, “Terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme harus dihadapi tanpa kompromi. Jangan sampai ada kompromi dengan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Negara harus menang!” Ujarnya.

“Terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme harus dihadapi tanpa kompromi. Jangan sampai ada kompromi dengan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Negara harus menang!” -Presiden Joko Widodo

Pernyataan Presiden menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat harus saling bekerja sama dalam memberantas ketiga paham yang sangat berbahaya tersebut dengan upaya-upaya deradikalisasi.

Menurut Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose dalam bukunya yang berjudul Deradikalisasi Terorisme; Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput Deradicalization, deradikalisasi adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk menghilangkan paham radikalisme.

Baca Juga  Pandemi Covid-19 dan Harapan Pemuda Terhadap Pemerintah Indonesia

Melalui deradikalisasi ini, Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberantas paham-paham yang membahayakan kehidupan masyarakatnya.

Gen Z  dan terorisme di tengah jebakan demokrasi

Menurut data yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa generasi Z menjadi target utama untuk penyebaran paham ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Hal ini dikarenakan generasi Z cenderung memiliki pemahaman agama yang kurang, sehingga sangat mudah untuk “disuntikkan” paham-paham yang melenceng.

Fenomena radikalisme sangat erat kaitannya dengan “anti-demokrasi”. Sistem demokrasi merupakan suatu sistem politik yang dibuat dan dirancang oleh manusia, sehingga dianggap sebagai thaghut atau suatu bentuk yang dipercaya dan disembah oleh manusia selain Allah.

Demokrasi juga dianggap sebagai alat yang dipergunakan negara Barat atau para elite politik sekuler dalam menguasai negara-negara Islam.

Oleh karena itu, teori “jebakan demokrasi” atau democracy trap menjadi teori yang sangat sering dikaitkan dengan konsep “anti-demokrasi” yang melekat pada ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Jebakan demokrasi atau democracy trap adalah pembukaan dan penerapan sistem politik demokrasi di negara-negara Muslim, yang hanya memberikan peluang bagi partai-partai Islam (moderat dan salafi) untuk merebut kekuasaan melalui pemilu demokratis.

Menurut Prof. Azyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi (2016), teori “jebakan demokrasi” ini terbantahkan dan tidak berlaku di Indonesia karena pemilihan umum di Indonesia cenderung dimenangkan oleh partai politik yang tidak berbasis Islam.

Teori lain yang juga dapat mendeskripsikan isu-isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme yang dilakukan oleh ISIS adalah teori partisipasi politik. Memang benar bahwa partisipasi politik memiliki makna yang begitu luas, karena partisipasi politik bukan hanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.

“Partisipasi politik bukan hanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.”

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Prof. Miriam Budiardjo (2008), Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan ke dalam bentuk partisipasi politik.

Baca Juga  Kursi Menpora untuk Anak Muda!

Menurut Samuel P. Huntington, Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dari definisi tersebut, Huntington dan Nelson berpendapat bahwa partisipasi politik bukan sekedar kegiatan yang positif seperti, ikut memberikan suara pada pemilihan umum. Namun, beberapa kegiatan lain yang mengandung tindakan ilegal dan kekerasan seperti yang dilakukan oleh WNI eks ISIS juga termasuk ke dalam partisipasi politik.

Apabila partisipasi politik meliputi kegiatan yang positif dan negatif (tindakan ilegal dan kekerasan), lantas pertanyaannya, apakah partisipasi politik yang positif sudah cukup untuk mencegah perkembangan extrimisme, radikalisme, dan terorisme? Jawabannya, tentu saja tidak cukup!

Realita yang ada menunjukkan bahwa pemuda Indonesia di dalam negeri seakan terjebak dengan lingkup partisipasi politik saja. Sebagai contoh, cinta Pancasila, mengikuti upacara bendera, menjadi peserta seminar anti-radikalisme, dan ikut serta dalam Pemilihan Umum. Semua kegiatan partisipasi tersebut dianggap sudah cukup untuk mencegah perkembangan radikalisme.

Jika itu memang benar, lantas mengapa masih banyak pemuda Indonesia yang “tersandung” kasus radikalisme dan semacamnya? Realita ini semakin membuktikan bahwa para pemuda belum diberikan kesempatan yang maksimal dalam menjadi representasi politik, terutama dalam memiliki kekuatan yang lebih untuk membantu mencegah perkembangan radikalisme di masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain, pemerintah masih kurang memberikan ruang bebas bagi pemuda dalam membantu deradikalisasi di Indonesia.

Indonesia damai ada di tangan pemudanya, saatnya bergerak!

Pertama, sudah saatnya Pemerintah bersikap lebih aktif dalam memberantas benih-benih radikalisme di setiap institusi pendidikan. Mengapa Pemerintah harus berfokus pada institusi pendidikan dan Gen Z?

Baca Juga  Presiden dan Parlemen Anak Muda, Sekarang Juga!

Berdasarkan penelitian awal dari Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) menyatakan bahwa pada November 2010 sampai April 2011, setidaknya terdapat 102 pesantren radikal yang tersebar di 15 provinsi di seluruh Indonesia.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) di 100 SMP serta SMA umum di DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebanyak 933 siswa yang menjadi responden, 48.9% dari mereka menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi-aksi kekerasan berbaju agama.

Data-data empirik di atas seharusnya dapat menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah untuk mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap institusi pendidikan di Indonesia.  Pemuda adalah tonggak kesuksesan suatu negara, sedangkan institusi pendidikan merupakan lembaga pendidikan penting yang dapat membantu, mendidik serta membimbing pemuda untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Pemerintah perlu memberikan otoritas lebih kepada para pemuda untuk dapat “terjun” langsung dalam membantu deradikalisasi. Misalnya, melibatkan peran pemuda dalam membantu tugas BNPT, sehingga anak-anak pemuda lainnya menjadi lebih paham bagaimana proses deradikalisasi bekerja.

“Pemerintah perlu memberikan otoritas lebih kepada para pemuda untuk dapat “terjun” langsung dalam membantu deradikalisasi.”

Sebagaimana kutipan dari Presiden Joko Widodo yaitu, “Terorisme adalah musuh besar kemanusiaan. harus kita lawan!” Ini artinya semua elemen masyarakat di Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam memberantas ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia, terutama bagi para pemuda yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan suatu bangsa di masa depan.

 

Nana Nurwaesari adalah Deputy Youth Policy dari  perkumpulan warga muda, sehari-hari mengamati peristiwa politik,  dan isu-isu kebijakan kepemudaan dan perempuan di Indonesia. Ia adalah lulusan sarjana ilmu politik dari international islamic University Malaysia. Saat ini ia sedang menempuh magister ilmu politik di Univesitas Nasional dengan fokus studi ekonomi politik..


Bagikan