3   +   5   =  
Bagikan

Perdana di Bumi Pertiwi, Pilkada Serentak di Kala Pandemi – Warga Muda

Di penghujung tahun 2020 lalu, tepat pada 9 Desemer 2020, beberapa daerah di Indonesia merayakan pesta demokrasi secara serentak. Pesta demokrasi yang dirayakan tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut dinamakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak. Terdapat 270 daerah yang melakukan Pilkada serentak ini. Padahal, tahun 2020 ini menjadi tahun yang amat berat bagi penduduk dunia khususnya, penduduk Indonesia.

 

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat karena Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pandemi ini telah memakan banyak korban jiwa, tak kira tua maupun muda. Karena adanya pandemi ini, berlakulah sebuah normal baru yang ditetapkan pemerintah, yaitu penggunaan protokol kesehatan (Prokes) di manapun kita berada. Protokol kesehatan tersebut meliputi, penggunaan masker di tempat-tempat umum, membawa handsanitizer jika bepergian, rajin cuci tangan sehabis memegang barang tertentu, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, prokes juga telah membatasi ruang gerak kita dari aktivitas luar.

 

Protokol kesehatan ini wajib dilakukan karena kasus positif Covid-19 tidak juga menunjukkan grafik yang landai, bahkan cenderung menaik. Bahkan, beberapa minggu sebelum Pilkada serentak dilaksanakan, jumlah kasus positif Covid-19 bertambah menjadi 4.998 kasus. Artinya, tepat pada tanggal 21 November jumlah kasus positif mencapai 493.308. Dengan jumlah kasus sebanyak ini, pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar penularan virus tidak semakin meluas. Meskipun demikian, Pilkada serentak tetap dijalankan.

 

Tetap berjalannya Pilkada serentak ini terkesan dipaksakan di tengah pandemi di mana semakin meningkatnya kasus Covid-19. Padahal, sejauh ini penanganan selama pandemi terkesan belum maksimal. Pemerintah tidak benar-benar melakukan pembatasan dan pengetatan protokol kesehatan. Di beberapa daerah masih banyak masyarakat yang tidak lagi menaati aturan terkait protokol kesehatan. Bahkan, tiga hari setelah Pilkada serentak berlangsung, ketua Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan (KPU Tangsel) meninggal dunia karena terpapar virus Covid-19.

Baca Juga  Corona Ancam Bonus Demografi di Indonesia

 

Pemerintah seakan mengabaikan kesehatan warganya dengan tetap mengadakan Pilkada serentak ini. Padahal, seharusnya pemerintah lebih mengetatkan PSBB dan protokol kesehatan daripada mengadakan Pilkada serentak. Karena, setelah diadakannya Pilkada serentak tersebut, jumlah kasus positif bertambah menjadi 6.033 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah total kasus positif mencapai 598.933. Kalau begini, pemerintah harus bertanggung jawab segera menuntaskan permasalahan pandemi ini agar masyarakat dapat hidup dengan normal yang sesungguhnya.

 

Semoga ke depannya, pemerintah bersikap lebih tegas, dan masyarakat bersikap lebih disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena sejatinya, solusi pandemi ini perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat di bumi pertiwi.


Bagikan